Kesbangpol Riau Gelar Forum Perangkat Daerah Penyusunan Ranwal Renja Tahun 2027
Pekanbaru – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau menggelar rapat Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Selasa (10/3/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Boby Rachmat, S.STP., M.Si, serta dihadiri oleh sejumlah instansi terkait di antaranya Bappeda Provinsi Riau, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Riau, Dinas Pariwisata Provinsi Riau, serta forum strategis yang berada di bawah koordinasi Kesbangpol seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Riau.
Dalam arahannya, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau menyampaikan bahwa pelaksanaan forum perangkat daerah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Riau tanggal 27 Februari 2026 yang mengamanatkan setiap perangkat daerah untuk melakukan penyempurnaan terhadap rancangan awal rencana kerja perangkat daerah tahun 2027.
Ia menjelaskan bahwa dalam penyusunan rencana kerja tersebut terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol, di antaranya penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan pemahaman demokrasi melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), pembinaan organisasi kemasyarakatan, penguatan ideologi Pancasila, pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Riau, fasilitasi kerja sama intelijen, serta upaya pencegahan penyebaran paham IRET yang meliputi intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme.
Selain itu, upaya mitigasi konflik di masyarakat juga terus diperkuat melalui bidang kewaspadaan dini dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat dalam rangka mengantisipasi potensi konflik sosial di daerah.
Sementara itu, perwakilan Bappeda Provinsi Riau, Rudi Hendra Gunawan, S.Kom., M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum perangkat daerah merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah dengan program pembangunan kabupaten/kota serta mempertajam indikator dan target kinerja pembangunan daerah.
Ia juga menjelaskan bahwa forum ini menjadi wadah untuk menyesuaikan pendanaan program prioritas berdasarkan pagu indikatif yang telah ditetapkan bagi masing-masing perangkat daerah, sekaligus mendukung berbagai isu strategis pembangunan Provinsi Riau seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan adaptif, serta penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.
Dalam sesi diskusi yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, para peserta forum menyampaikan berbagai masukan dan pertanyaan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Kesbangpol di daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain masih terbatasnya fasilitas yang dimiliki Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, kondisi menurunnya pemahaman nilai-nilai kemasyarakatan di tengah masyarakat, persoalan konflik tanah ulayat di beberapa wilayah, serta penurunan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Riau.
Selain itu, peserta forum juga menyoroti pentingnya koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia serta kebutuhan sinkronisasi data antar instansi dalam rangka mendukung penyusunan indikator pembangunan di bidang demokrasi dan kerukunan sosial.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, pihak Bappeda Provinsi Riau menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah di tengah keterbatasan fiskal yang ada. Koordinasi lintas sektor juga dinilai sangat penting untuk memperkuat perencanaan program dan kegiatan sehingga dapat mendukung pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah.
Pada akhir rapat, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau menyampaikan bahwa kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Kesbangpol harus difokuskan pada pencapaian indikator kinerja utama serta memperkuat peran forum-forum yang berada di bawah koordinasi Kesbangpol. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan komunikasi dan sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
Rapat kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara kegiatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyusun rencana kerja Badan Kesbangpol Provinsi Riau Tahun 2027 yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya visi pembangunan Provinsi Riau yang harmonis dan berkelanjutan.