Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2027

Pekanbaru – Kepala Badan Kesbangpol Riau menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 pukul 09.20 Wib bertempat di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Jl. Jend Sudirman Kota Pekanbaru. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto dan dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, unsur Forkopimda, Sekda Provinsi Riau, Kepala Bappeda Provinsi Riau, Kepala OPD se-Provinsi Riau, Bupati/Walikota se-Provinsi Riau atau yang mewakili, pimpinan BUMN/BUMD, tokoh masyarakat, akademisi, serta insan pers.

Dalam sambutannya, Plt. Gubernur Riau menyampaikan bahwa forum ini bukan sekadar agenda tahunan perencanaan, melainkan bagian dari komitmen kepemimpinan agar pembangunan Riau berjalan terarah, terukur, dan konsisten dengan visi yang telah ditetapkan bersama. Disampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2025 berada pada Rp8,30 triliun dan pada tahun 2026 Rp 8,32 triliun, sehingga APBD disusun dengan pendekatan kehati-hatian menyesuaikan kemampuan fiskal. Pada tahun 2025 dan 2026 dilakukan penataan pondasi, termasuk penyelesaian tunda bayar kepada pihak ketiga dan tunda salur ke kabupaten/kota.

Untuk itu, program prioritas pada RKPD Tahun 2027 harus dilakukan secara saksama agar mampu menjawab permasalahan dan ketertinggalan. Pembangunan tahun 2027 harus mulai terasa lebih kuat pada kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah, infrastruktur yang mendukung produktivitas, lingkungan yang tetap terjaga, serta tata kelola pemerintahan yang semakin profesional. Selain itu, RKPD Tahun 2027 harus mampu mendukung program prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui sinkronisasi antara prioritas nasional dan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Provinsi Riau.

Paparan Rancangan RKPD Tahun 2027 disampaikan oleh Sekda Provinsi Riau, Syahrial Abdi. Disampaikan bahwa RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan tahun kedua dari pentahapan RPJMD Tahun 2025-2029. Capaian indikator makro menunjukkan tren positif, dimana PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 1201,38 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 598,61 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79 Yo di tahun 2025. Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,08 persen terhadap perekonomian nasional dan merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia serta terbesar kedua di luar Pulau Jawa. IPM meningkat menjadi 76,31, Gini rasio menurun menjadi 0,304, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,3095, indeks kualitas lingkungan hidup meningkat menjadi 74,82, tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 406”o, dan persentase penurunan intensitas emisi GRK meningkat menjadi 66,94.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya rendahnya kualitas pendidikan, belum optimalnya layanan kesehatan dan nilai tambah komoditi unggulan, rendahnya daya saing koperasi dan UKM, menurunnya kondisi jalan mantap, belum optimalnya infrastruktur dasar, degradasi kualitas lingkungan hidup, serta belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi, kritik, saran serta tanya jawab yang dipimpin oleh Kepala Bappeda, penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik, dan ditutup pada pukul 12.40 Wib. Selama kegiatan berlangsung situasi dalam keadaan aman dan kondusif.