Pemprov Riau melalui Bakesbangpol Riau bekerjasama dengan BPS Riau melaksanakan FGD IDI Tahun 2025 Provinsi Riau

Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau melaksanakan Pembukaan dan Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 pada Rabu, 11 Februari 2026, pukul 09.20 WIB, bertempat di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru.

Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Zulkifli Syukur, S.Ag, M.Si. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain perwakilan Komisi I DPRD Provinsi Riau, Kepala BPS Provinsi Riau Dr. Asep Riyadi, S.Si, MM, perwakilan Polda Riau, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau Boby Rachmat, S.STP, M.Si, Sekretaris DPRD Provinsi Riau, Ketua Bawaslu Riau, perwakilan KPU Riau, perwakilan MKA LAM Riau, serta tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, akademisi, insan pers, dan tamu undangan lainnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh MC, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, serta penyampaian laporan kegiatan.  Selanjutnya dibacakan laporan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau yang menyampaikan bahwa FGD ini merupakan bagian dari tahapan pengumpulan, klarifikasi, dan penguatan data IDI, sekaligus forum penyelarasan pemahaman terhadap indikator penyusun IDI yang meliputi dimensi kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.

Selanjutnya dibacakan sambutan Plt. Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Zulkifli Syukur, S.Ag, M.Si sekaligus membuka secara resmi kegiatan FGD. Dalam sambutannya disampaikan bahwa forum ini dipandang sebagai bagian dari kerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Indeks Demokrasi Indonesia tidak hanya merupakan instrumen pengukuran, tetapi juga menjadi alat baca bagi pemerintah daerah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan selaras dengan prinsip demokrasi, kepastian hukum, dan rasa aman masyarakat.

Disebutkan pula bahwa capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau Tahun 2024 berada pada angka 75,55 poin dan masih dalam kategori sedang. Secara nasional, posisi Provinsi Riau berada pada peringkat 9 terbawah dari 38 provinsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fondasi demokrasi di Riau sudah berjalan, namun masih perlu diperkuat melalui perbaikan kebijakan yang lebih terintegrasi. Melalui FGD ini diharapkan dapat diurai secara objektif faktor-faktor yang mempengaruhi capaian IDI serta dirumuskan langkah kebijakan yang realistis, dapat dilaksanakan, dan berdampak nyata. Hasil diskusi ini diharapkan menjadi bahan kerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Provinsi Riau.

Ini menjadi sinyal bahwa terdapat persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara parsial atau sektoral, melainkan membutuhkan perbaikan kebijakan yang lebih terintegrasi. Di sinilah relevansi FGD ini. Kita tidak sedang mencari pembenaran, dan juga tidak sedang membandingkan diri dengan daerah lain. Yang kita lakukan adalah membaca data apa adanya, lalu menjadikannya dasar untuk memperbaiki kualitas

Melalui FGD ini, saya berharap kita dapat mengurai secara jernih faktor-faktor yang mempengaruhi capaian IDI tersebut, serta merumuskan langkah kebijakan yang realistis, dapat dilaksanakan, dan berdampak nyata. Hasil diskusi ini akan menjadi bahan kerja pemerintah daerah, bukan sekadar rekomendasi normatif.

Dikatakan Zulkifli Syukur, arah pembangunan sudah kita tetapkan, kerangka perencanaan sudah tersedia, dan data telah kita miliki. Tugas kita bersama adalah menyambungkan data, kebijakan, dan pelaksanaan, sehingga peningkatan kualitas demokrasi di Provinsi Riau benar-benar terwujud dalam praktik pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Zulkifli Syukur berharap Focus Group Discussion ini menghasilkan rumusan yang tajam, objektif, dan dapat ditindaklanjuti, sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan demokrasi di Provinsi Riau. Akhirnya Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Focus Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau Tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka.

Selanjutnya, Kepala BPS Provinsi Riau memaparkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah dalam RPJMN 2010–2014, 2015–2019, 2020–2024, serta 2025–2029. IDI merupakan kerja bersama antara Kemenkopolkam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah. Sumber data IDI dibangun dari berbagai dokumen resmi, berita daring, serta hasil Focus Group Discussion.

FGD ini menjadi ruang untuk mengonfirmasi data dari dokumen dan media, memastikan kebenaran informasi yang berkembang di masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan, guna meningkatkan kualitas penilaian IDI. Indeks Demokrasi Indonesia disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Disampaikan pula bahwa IDI Provinsi Riau berada pada angka 77,06 dan menempati urutan ke-24 secara nasional, serta diharapkan melalui diskusi ini dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dalam meningkatkan nilai IDI Tahun 2025, antara lain melalui pelaksanaan rapat koordinasi peningkatan nilai IDI bersama OPD dan instansi terkait untuk membahas 22 indikator penilaian, mendorong perbaikan pada indikator yang mengalami penurunan, melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota terkait regulasi yang relevan, serta berkolaborasi dan melakukan sinkronisasi dengan BPS Provinsi Riau agar seluruh tahapan penyusunan IDI berjalan dengan baik.

Tujuan utama Focus Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia, Untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan(verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif yang berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah dikumpulkan melalui review media dan dokumen. 

Melakukan eksplorasi dan memberikan konteks atas kasus atau informasi yang telah dikumpulkan melalui review media dan dokumen, Menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan review dokumen, Sosialisasi indikator-indikator yang digunakan dalam IDI yang angkanya sudah di hasilkan oleh kementerian/lembaga.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama, diskusi, serta tanya jawab. Pada pukul 12.50 WIB, Pembukaan dan Pelaksanaan FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 Provinsi Riau dinyatakan selesai. Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan aman dan kondusif.