Badan Kesbangpol Riau Gelar Rakor Bahas Isu Aktual 2026, Paskibraka, dan Indikator Kinerja Utama

Pekanbaru – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau melaksanakan Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau pada Senin, 9 Februari 2026, pukul 08.30 WIB sampai selesai, bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Badan Kesbangpol Provinsi Riau. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Nomor B/58/000.7/BKBP/2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Permintaan Peserta Rakor Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Rapat dipimpin oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Boby Rachmat, S.STP, M.Si, dengan agenda Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau serta pembahasan isu-isu aktual tahun 2026, Paskibraka, dan Indikator Kinerja Utama (Harmoni dan IDI). Kegiatan diawali dengan pembukaan yang dipandu oleh Siti Amanah sebagai pembawa acara, Desi sebagai pemimpin lagu, dan Efendi sebagai pemandu doa.

Dalam rapat dibahas sejumlah isu aktual, antara lain rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial, penyebaran ideologi dan paham IRET, tahapan pembentukan Paskibraka, sinergi mitigasi dan pendekatan kewaspadaan dini kamtibmas, serta penguatan Timdu pengawasan ormas. Selain itu dibahas pula penguatan deteksi dini berbasis intelijen, pemetaan kerawanan dan aktor secara dinamis dan berkelanjutan, penguatan penggalangan dan early engagement, sinkronisasi komunikasi publik lintas sektor, serta penguatan koordinasi kewaspadaan dini. Rapat juga menyinggung kondisi pengungsi Rohingya saat ini.

Paparan dari Direktorat Intelkam Polda Riau menyampaikan kalender kamtibmas Februari 2026 yang meliputi Hari Pers Nasional, Peringatan Pembela Tanah Air, Perayaan Tahun Baru Imlek, awal Bulan Ramadhan, Hari Kepanduan Sedunia/Pramuka, pertandingan PSPS Pekanbaru vs Garudayaksa FC, dinamika Kerjasama Operasional (KSO) PT Agrinas, serta perusahaan terdampak penertiban kawasan hutan. Selain itu disampaikan pula prakiraan cuaca di Provinsi Riau dan antisipasi bencana seperti banjir, pemetaan daerah rawan banjir dan longsor, peran Polri dalam penanganan bencana, fluktuasi harga bapokmas, serta perhatian terhadap objek wisata masyarakat pada libur Idul Fitri 1447 H.

Dalam sesi pembahasan, Kabid Ideologi menyampaikan bahwa Paskibraka merupakan program utama dan pada tahun 2025 utusan yang disampaikan ke provinsi hanya sekitar 40 persen yang memenuhi persyaratan. Kabid Wasnas menyampaikan bahwa rencana aksi konflik sosial Kabupaten/Kota perlu dikoordinasikan kembali agar lebih baik. Kabid Ketahanan Ekonomi menyampaikan terkait Indeks Harmoni yang akan dikoordinasikan dengan FPK, FKUB, dan FKDM, serta menyampaikan terkait pelayanan Sipakic dan pengawasan ormas agar memaksimalkan monitoring internal dan Timdu.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan koordinasi dan konsultasi terkait Paskibraka khususnya tim seleksi, kondisi konflik yang telah diredam, perlunya penjelasan terkait pengawasan ormas, kondisi harga kelapa, serta bahwa FPK dan FKUB telah diperbarui dan akan segera dikukuhkan. Kepala Badan Kesbangpol Kota Dumai menyampaikan kondisi wilayah yang berdekatan dengan luar negeri dan terbuka terhadap akses jalan, isu narkoba, konsesi lahan seluas 1.514 hektare, permasalahan rumah ibadah, sekolah yang terpapar lahan PHR, pengawasan orang asing, serta penyampaian bahwa Sipacik terkait ormas dapat dikolaborasikan dengan kabupaten/kota dan provinsi.

Perwakilan Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis menyampaikan bahwa isu-isu aktual mirip dengan Kota Dumai, perlunya perhatian terhadap ormas terutama di Kecamatan Mandau, rencana aksi Timdu PKS yang belum maksimal, serta kondisi anggaran Paskibraka yang dibahas bersama TAPD. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan konflik terkait TNTN, relokasi oleh PKH, konflik lahan dengan masyarakat dan perusahaan, keterlibatan FKUB, FKDM, dan FPK dalam penilaian Indeks Harmoni, serta tahapan pendaftaran Paskibraka yang telah dibuka dan dikoordinasikan dengan pelatih.

Sekretaris Kesbangpol Siak menyampaikan terkait konflik dan bahwa tahapan Paskibraka akan dimulai pada minggu berikutnya, serta hal lain yang hampir sama dengan kabupaten/kota lainnya termasuk hibah kepada FPK dan FKUB. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pelalawan menyampaikan rencana penggunaan Paskibraka tahun lalu, perlunya penyeragaman pembacaan detik-detik proklamasi, penguatan Timdu Ormas, kondisi ormas menjelang pemilu dan pilkada, penilaian harmoni, serta konflik sosial yang juga berkaitan dengan TNTN dan konflik gajah.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan penerapan sistem penerimaan calon Paskibraka sesuai ketentuan, penggunaan aplikasi Simdra, serta isu aktual terkait peredaran narkoba, kondisi jalan lintas yang rawan kemacetan dan kecelakaan, serta penyakit masyarakat di kalangan pelajar. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan konflik lahan, konflik PETI, serta pengukuran Indeks Harmoni. Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru menyampaikan kondisi pengungsi Rohingya dengan jumlah 1.325 orang. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan terkait Paskibraka, konflik perbatasan, pembentukan kembali kepengurusan ormas, FKUB, FKDM, dan FPK, serta konflik bongkar muat antara beberapa perusahaan.

Sebagai hasil pembahasan, rapat menyepakati bahwa Paskibraka akan dibahas dalam rapat khusus untuk menyamakan persepsi. Rekomendasi calon Paskibraka diharapkan berasal dari kepala daerah agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Terkait pengungsi, disepakati akan terus dilakukan komunikasi dan pelaksanaan rapat koordinasi satu bulan sekali. Selain itu, akan dibuat grup WhatsApp baru sebagai sarana komunikasi untuk kelancaran tugas. Kesbangpol berharap dapat membawa daerah untuk berbuat lebih baik sesuai tugas dan fungsi masing-masing.