Kamis, 29 September 2022

Artikel

17 Agustus 2016   

Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia

        Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2013, Jumat 4 Juli 2014. Dari hasil penghitungan indeks, demokrasi di Indonesia tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun 2012. IDI nasional tahun 2013 sebesar 63,68 dari skala 0-100, naik 1,05 poin dibandingkan tahun 2012 sebesar 62,63."Meski mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Indonesia masih tetap berada pada kategori sedang," kata Kepala BPS Suryamin di Jakarta.
BPS menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI dengan skala 0-100. Dimana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Kemudian dari skala 0-100 dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni 'baik' (di atas indeks 80), 'sedang' (indeks 60-80), dan 'buruk' (di bawah indeks 60).  Angka IDI 2013 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor yang merujuk pada tiga aspek, yakni aspek kebebasan sipil terdiri dari variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi dengan rata-rata nasional 79,00, angka tersebut naik jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 77,94.
       Aspek hak-hak politik terdiri dari variabel hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan pengawasan pemerintah dengan rata-rata nasional 46,25, angka tersebut turun dibandingkan tahun 2012 sebesar 46,33.
Dan, aspek lembaga demokrasi terdiri dari variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik peran birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen dengan rata-rata nasional 72,11, angka tersebut naik bila dibandingkan tahun 2012 sebesar 69,28.Suryamin mengatakan, angka dalam IDI tahun 2013 menunjukkan Indonesia saat ini berada dalam transisi demokrasi pasca reformasi. Di mana, hak kebebasan sipil dan lembaga demokrasi mengalami peningkatan. Namun di sisi lain, nilai indeks hak-hak politik cenderung tidak mengalami peningkatan, bahkan masuk kategori buruk. "Dari data IDI 2013 diperoleh informasi pada aspek hak-hak politik masih terdapat kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi dengan cara kekerasan, seperti merusak, memblokir, membakar dan melakukan penyegelan kantor-kantor pemerintah," paparnya. Dari aspek kebebasan sipil, Suryamin mengakui jika aspek ini selalu mendapatkan angka paling tinggi. Kondisi ini menunjukkan semakin rendahnya hambatan kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berpendapat sampai kebebasan dari diskriminasi. Aspek lembaga demokrasi juga ikut mengalami peningkatan. Namun harus diakui sejumlah persoalan masih banyak ditemui, di antaranya keputusan hakim yang kontroversial, penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi, dan tidak adanya inisiatif DPRD dalam menyusun dan mengajukan perda, serta kurangnya rekomendasi DPRD kepada eksekutif. "Oleh karena itu, indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya dapat membaik," ujar Suryamin. Dalam pengukuran IDI tahun 2013 ini, BPS melibatkan stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, United Nations Development Programme (UNDP) dan para tim ahli. Pengolahan data indeks demokrasi ini berdasarkan coding data dari berita koran 33 provinsi, coding data kementerian dan dokumen Pemda, informasi lain dari LSM dan tokoh masyarakat.
     Terkait perkembangan IDI berdasarkan aspek dan provinsi pada tahun 2012-2013, terdapat 15 provinsi yang IDI-nya mengalami kenaikan indeks, sedangkan 18 provinsi turun. "Provinsi yang naik tertinggi itu Aceh, Jawa Barat, dan Gorontalo. Sedangkan indeks yang turun itu Lampung, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta," kata Suryamin. Tiga provinsi yang mengalami kenaikan terbesar diantaranya pertama, provinsi Aceh yang naik 9,54 poin dari 54,02 pada 2012 , menjadi 63,56 pada 2013. Kedua, Jawa Barat mengalami peningkatan 8,13 poin dari 57,05 pada 2012 menjadi 65,18 pada 2013.Ketiga, Gorontalo yang indeksnya juga mengalami peningkatan dari 59,87 pada 2012 menjadi 67,21 pada 2013 atau naik 7,84 poin. Di lain sisi pada 2013 terdapat 18 provinsi yang mengalami perubahan indeks menjadi lebih rendah, di antaranya terjadi pada provinsi Lampung yang turun 9,13 poin dari 72,26 menjadi 63,13 Sumatera Barat turun 6,17 poin dari 60,82 menjadi 54,11 dan DKI Jakarta turun 6,54 poin dari 77,72 menjadi 71,18. Sejak dirilis pada 2009, IDI mengalami pola fluktuatif dan cenderung menurun selama lima tahun. Dia menyebutkan, indeks 2009 67,3, lalu 2010 tercatat 63,17. Pada tahun 2011 indeks naik tipis jadi 65,48, kemudian 2012 indeksnya turun jadi 62,63, dan 2013 naik lagi jadi 63,68. "Pola fluktuatif IDI dengan tendensi menurun selama lima tahun sejak 2009 menandakan belum matangnya perilaku dan sikap masyarakat serta pelaku politik dalam berdemokrasi," ucapnya. Dia menambahkan pemerintah dan masyarakat perlu berperan untuk meningkatkan level IDI, agar demokrasi di Indonesia menjadi semakin baik.

Acuan Investasi United Nations Development Programme (UNDP) berpendapat indeks demokrasi yang dikeluarkan BPS bisa menjadi acuan investor dalam menanam modal di Indonesia. Sebab, dalam penentuan indeks demokrasi ada indikator keamanan negara. Head Democratic Governance Poverty Reduction Unit UNDP, Nurina Widagdo, mengatakan, salah satu penanda yang menjadi penilaian investor asing adalah masalah demonstrasi dan mogok kerja yang bersifat kekerasan. Indikatornya pada 2013 masih bernilai sangat buruk, yaitu masih 18,71. Turun dari 2012 yang tercatat 19,12. "Investor bisa saja melihat hasil indeks demokrasi provinsi mana yang tinggi. Mereka mencari (daerah) berdasarkan indeks yang aman," kata Nurina di kantor BPS, Jakarta, Jumat 4 Juli 2014. Menurut data BPS, ada 28 indikator yang menjadi penilaian dalam perhitungan indeks demokrasi Indonesia, antara lain: demonstrasi dan mogok kerja.Investor bisa saja melihat indikator lain, seperti pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah yang nilainya pada 2013 mencapai 72,51. Nilainya ini naik dari 2012 yang hanya 69,91. "Sebenarnya, utilisasi atau kegunaan indeks ini bermacam-macam. Kami belum sepenuhnya mengeksploitasi ini. Kadin (Kamar Dagang) Industri bisa memberi masukan kepada investor tentang stabilisasi dengan membawa indikator-indikator itu," kata dia. Suryamin membenarkan pernyataan Nurina. Demonstrasi dan mogok kerja bisa mempengaruhi dunia usaha. "Kalau demo di jalan, di situ terblokir. Kalau tutup sehari, (dunia usaha) akan stop output berapa dan ini bisa berpengaruh pada produksinya," kata Suryamin.

Rating Ekonomi Naik

Di tempat terpisah, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Achsanul Qosasih berpendapat, naiknya Indeks Demokrasi Indonesia itu bisa meningkatkan rating ekonomi Indonesia di dunia. Menurutnya, kenaikan IDI menandakan secara total masyarakat Indonesia memiliki kesadaran berdemokrasi. "Naiknya Indeks Demokrasi Indonesia bisa meningkatkan rating ekonomi kita di dunia dan menarik para investor untuk berinvestasi di Indonesia," kata Achsanul. Ke depan, politisi Partai Demokrat itu mengatakan, perlu dilakukan percepatan perizinan dan pemberian insentif fiskal agar para investor luar semakin melirik Indonesia. "Misalnya dengan memberikan keringanan pajak bagi investor," jelas dia.Dari sisi politik, Achsanul menilai naiknya indeks tersebut mengindikasikan proses politik berjalan dengan baik secara demokratis. Bahkan demokrasi juga berjalan sampai ke level paling bawah masyarakat. "Sampai tingkat lurah demokrasi itu berjalan karena pemilihan berdasarkan suara terbanyak," ucapnyaHal tersebut lanjut Achsanul, bisa terjadi karena potensi konflik dalam pemilu di daerah semakin berkurang, sehingga masyarakat menjadi penentu dalam kehidupan berdemokrasi. "Disitulah pentingnya suara rakyat. Dengan naiknya indeks demokrasi ini mereka akan memilih yang terbaik," tegasnya. (IRIB Indonesia/VIVAnews/RA)

PROVINSI RIAU

       Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Riau 2015 mengalami penurunan 2,57 point. Bila 2014 lalu indeks mencapai 68,40, tahun 2015 lalu 65,83.
Dari tiga aspek komponen penghitungan IDI, hanya aspek hak-hak politik saja yang nilainya mengalami peningkatan. Bila 2014 nilai aspek ini 59,74, tahun 2015 menjadi 66,61. Sementara dua aspek lainnya yaitu kebebasan sipil dan lembaga demokrasi turun. Bila kebebasan sipil tahun 2014 nilainya 74,35, tahun 2015 menjadi 66,46. Begitu juga lembaga demokrasi, penurunan nilainya lebih besar dari 74,69 tahun 2014 turun jadi 63,80 tahun 2015

.
      "Pada IDI 2015 ini terjadi perubahan signifikan pada aspek hak politik. Sejak 2010-2014 indeks hak-hak politik selalu pada kategori buruk. Tahun 2015 ini indeksnya berubah kategori sedang," ujar Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Riau, Siti Mardiyah, Rabu (3/8).Selama kurun waktu 7 tahun IDI dihitung, baru pertama kali indeks aspek hak-hak politik lebih tinggi dibandingkan aspek lembaga demokrasi. Bahkan nilai indeks hak-hak politik mampu berada di atas nilai indeks aspek kebebasan sipil.
Fluktuasi angka IDI merupakan cermin situasi dinamika demokrasi. IDI sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan evidence based (fakta) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas terjadi.

KESBANGPOL PROV.RIAU

        TIDAK ingin berlama dalam mengejar nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau, Kesbangpol Riau menggelar rapat koordinasi dengan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (Pokja IDI), di Kantor Kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) Provinsi Riau, Selasa (22/03).“Kita mengundang beberapa perwakilan dari Polda Riau, DPRD Riau, Korem 031/WB, Badan Pusat Statistik, Bappeda Riau, dan dosen Unri, untuk membahas semua permasalahan yang berkaitan dengan Indeks Demokrasi Provinsi Riau,” jelas Ardi Basuki, Kepala Badan Kesbangpol Riau kepada wartawan, Senin (22/3)Menurut Ardi Basuki, bekerjasama dengan elemen masyarakat dan pokja IDI penting untuk menyusun rencana meningkatkan IDI provinsi Riau. Ardi menambahkan data IDI dikumpulkan salah satunya melalui pemberitaan media massa. Selain data dikumpulkan melalui dokumen dari berita di surat kabar, peraturan daerah (Perda),  dilakukannya focus group discussion dan wawancara mendalam pada beberapa institusi  misalnya Ombudsman, kepolisian, korem, serta politisi dan mahasiswa, nantinya akan dibicarakan mengenai Indeks Demokrasi Indonesia tersebut.Indeks Demokrasi provinsi Riau pada tahun 2014 adalah 68,4, hal ini dikatakannya masih dibawah rata-rata nasional yang mencapai 73.Terakhir, Ardi mengharapkan dengan adanya data indeks demokrasi ini untuk dijadikan acuan pemerintah dalam mengambil keputusan, dan dipedomani oleh pihak atau instansi terkait.

 

 

Informasi Dari Seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Riau