Pekanbaru, 30 September 2025 – DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penting, yakni penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) dan Panitia Khusus (Pansus) terhadap sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sekaligus persetujuan bersama dengan Gubernur Riau.

Adapun Ranperda yang dilaporkan meliputi:

1.Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 – Anggaran daerah disesuaikan dari Rp9,696 triliun menjadi Rp9,451 triliun. Banggar DPRD menekankan agar pemerintah provinsi lebih cermat dalam pengelolaan keuangan, realistis dalam target pendapatan, serta memastikan belanja daerah berpihak pada kesejahteraan rakyat. 

2. Pembangunan Perumahan dan Permukiman Provinsi Riau Tahun 2024–2043 – Ranperda ini menjadi pedoman bagi kabupaten/kota untuk membangun kawasan perumahan terpadu, mengatasi pemukiman kumuh, serta menyelesaikan persoalan perumahan di tengah masyarakat.

3. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas – DPRD merekomendasikan peningkatan komitmen lintas sektor, alokasi anggaran yang memadai, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan monitoring dan evaluasi berkelanjutan.



Gubernur Riau H. Abdul Wahid, M.Si dalam sambutannya mengapresiasi kerja Banggar, Pansus, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Ranperda. Ia menegaskan bahwa APBD adalah instrumen penting untuk menyejahterakan masyarakat, sedangkan Ranperda Perumahan dan Disabilitas menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau H. Parisman Ihwan, SE, MM turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, rektor universitas, tokoh masyarakat, serta insan pers. Suasana rapat berlangsung aman dan kondusif hingga penutupan pada pukul 12.55 WIB.

📸2025 | @kesbangpol.riau

"Riau Rumah Rumpun Melayu, Merawat Tuah Menjaga Marwah, Takkan Melayu Hilang diBumi"