Rapat Koordinasi Tim Terpadu Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Riau Tahun 2022.

Pada hari Kamis Tanggal 16 Juni 2022 pukul 09.00 Wib, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Terpadu Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Riau Tahun 2022 dengan Tema Optimalisasi peran Tim Terpadu Penanganan Konflik sosial dalam rangka menjaga dan meningkatkan Kondusifitas dan Stabilitas di Provinsi Riau, bertempat di Hotel Grand Central Jl. Jend Sudirman Kota Pekanbaru. Yang dihadiri +- 60 Orang.

Adapun yang turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah sbb :

1. Gubernur Riau Yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum ( Yurnalis, S.Sos, M.Si )
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau ( Jenri Salmon Ginting, AP., M.Si )
3. Kemendagri Republik Indonesia yang diwakili oleh Kasubbid Penanganan Konflik Direktorat Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum ( Anug Kurniawan, S.STP, M.Si )
4. Kapolda Riau yang diwakili oleh Kabag Ops Biro Ops Polda Riau ( AKBP. Zaini, S.Ag )
5. Danrem 031/WB yang diwakili Kasiopsrem  Korem 031/ WB, ( Letkol Inf Cecep Kurniyawan, S.A.P )
6. Kesbangpol Kab / Kota se Provinsi Riau.
7. Perwakilan dari FKDM Riau.

Adapun Rangkaian acaranya adalah sbb:

Pembukaan oleh MC

Tari Persembahan

Pembacaan Doa.

Laporan Panitia penyelenggara Rakor Tim PKS Provinsi Riau Tahun 2022,

• Kegiatan ini bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2022.
• Tujuan dilakukannya Rakor ini adalah memperdalam lagi pemahaman dalam membuat pelaporan tentang penanganan konflik yang terjadi di daerah – daerah.
• Kami mendatangkan Narasumber yang memang berkompeten tentang Penanganan dan pelaporan konflik sosial yang berasal dari Ditjen Kemendagri RI.

Sambutan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau,

• Intinya dilaksanakannya Rakor ini adalah untuk memperdalam lagi penyampaian laporan strategis dalam penanganan konflik sosial di daerah Kab / Kota.
• Permasalahan konflik sosial mustahil tidak ada dalam keseharian dalam masyarakat, apalagi dalam waktu dekat akan diselenggarakan Pemilu serentak, perpolitikan akan memanas, oleh karena itu pendeteksian dini dalam konflik yang akan terjadi bisa kita tangani dan di cegah, maka dari itu di laporkan kondisi itu dalam bentuk format yang sudah ditentukan.
• Mari lah kita bersinergi untuk upaya penanganan konflik di daerah, dalam menciptakan rasa aman, kenyamanan dan ketentraman masyarakat di daerah.
• Alhamdulillah nilai pelaporan Rencana Aksi Timdu PKS kita mendapat peringkat 9 Nasional, dan kita berharap tahun ini akan meningkat seperti yang kita harapkan.

Sambutan dari Gubernur Riau yang diwakili Staf Ahli Pemerintahan dan Hukum Provinsi Riau,

• Bahwa pembentukan Timdu Penanganan Konflik Sosial sudah di atur dalam Undang – undang, melalui langkah pencegahan dan penanganan konflik sosial.
• Untuk itu dalam rapat ini kami tekan kan sangat penting, itu di perlukan Team work yang solid dalam penekanan konflik sosial di daerah.
• Dalam penanganan konflik diperlukan pendekatan sosiologis ataupun dalam pendekatan adat, agar tidak terjadi gesekan yang bisa memicu perpecahan di daerah masing – masing.
• kita sangat memahami dalam sistem birokrasi ini adalah permintaan data, diperlukan sinergitas dan kerjasama antar Kab/ Kota agar mempermudah membuat laporan untuk di sampaikan ke Timdu PKS pusat agar perjuangan kita dalam penilaian bisa meningkat dan memuaskan.

 

Pemaparan materi oleh Narasumber dari Kabag Ops Polda Riau ( AKBP. Zaini, S.Ag )

• Sinergi internal dan eksternal dalam mendukung keberhasilan operasional Polri melalui tindakan preemtif, preventif dan represif.
• Deteksi dini dan Mapping kerawanan konflik.
• Kolaborasi dan kesepakatan bersama dalam penanganan bidang tertentu yang dapat berdampak sengketa atau konflik sosial.
• Penguatan Gakkum mengedapankan fungsi reserse kriminal atas tindak pidana di area konflik.
• Penguatan fungsi pendukung kepolisian dalam proses pemulihan pasca konflik seperti trauma healing oleh Ditbinmas, Bag psikologi SDM dan Biddokkes.
• Masih banyak terdapat potensi konflik sosial yang sebagian besar adalah perebutan lahan dan SDA.
• Pengaruh dan keterlibatan organisasi, Tokoh, pranata adat tertentu menjadi bagian dalam permasalahan.

Pemaparan materi oleh Kasiopsrem 031/ WB, ( Letkol Inf Cecep Kurniyawan, S.A.P )

• Perkembangan situasi  ada dalam Teknologi dan iklim, perkembangan lingkungan strategis meliputi persoalan politik dan hukum.
• Perbantuan kamtibmas adalah perkembangan keadaan yang mendesak, alasan permintaan, jumlah kekuatan yang diminta, dan pengaturan pengendalian komando.
• Pokok - pokok  pengamanan, untuk melindungi dan menjaga Kamtib di wil Riay dari gangguan ancaman.
• Mencegah timbulnya kerugian akibat dari kelalaian pihak sendiri dan sabotase yang dilakukan oleh pihak lawan.
• Pembangunan sistem dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban secara bersama sama ( TNI, POLRI, dan Masyarakat ) sesuai amanat dari keputusan Pimpinan.

Pemaparan materi oleh Dirjen Kemendagri yang diwakili oleh Kasubid Penanganan Konflik ( Anug Kurniawan, S.STP, M.Si )

• Terjadi nya kenaikan konflik yang paling besar pada tahapan pemilu pada politik yang semakin hari semakin memanas.
• Kami sudah menyiapkan indeks kewaspadaan Nasional yang sudah kami paparkan di beberapa daerah di Indonesia.
• Kami minta tolong dilaporkan anggaran untuk penanganan konflik sosial di kesbangpol baik di Kab / Kota dan Provinsi, agar kami bisa melaporkan ke Menteri Keuangan agar anggarannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
• Penanganan konflik ini sangat penting agar bisa menjaga kestabilan keamanan bermasyarakat dan juga meningkatkan Koordinasi, sinergi dan keterpaduan melalui forum.
• Agenda mekanisme pelaporan Rencana Aksi terpadu PKS B.08 dan B.12 yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Polpum Kemendagri.
• Puncak Konflik yang kami deteksi adalah disaat Kampanye Politik Pemilu dan Pemilukada.

 

Pada pukul 12.30 Wib Kegiatan Rakor Timdu PKS selesai dilaksanakan.(Bakesbangpol, 2022)